Aksi Demonstrasi di Yogyakarta Berujung Ricuh, Sultan Hamengkubuwono X Angkat Bicara

Laporan Wartawan Grid.ID, Novia Tri Astuti

Grid.ID - Aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law masih terus menggema di berbagai daerah.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) oleh DPR RI, tak sedikit masyarakat yang turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa dan penolakan.

Hingga Kamis (8/10/2020) kemarin, tak sedikit unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dari berbagai elemen masih terus berlanjut.

Baca Juga: Banjiri Kolom Komentar Sebuah Akun dengan Hujatan untuk DPR, Netizen Justru Salah Lapak dan Serbu Instagram Milik Rapper Asal Korea!

Bahkan di beberapa daerah aksi unjuk rasa tersebut berujung dengan ricuh dan anarkis.

Melansir dari Kompas.com pada Jumat (9/10/2020), aksi demo yang terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, Yogyakarta adalah masyarakatnya tidak memiliki itikad berbuat anarki, untuk aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Baca Juga: Kisruh Pasca UU Cipta Kerja Disahkan dan Mustahil Dibatalkan, Cucu BJ Habibie Ikut Buka Suara: Dijajah Negara Sendiri Mau Diam?

"Saya Hamengkubuwono X mengimbau dan berharap kepada warga kelompok-kelompok masyarakat, bukan karakter kita untuk berbuat anarkis di kotanya sendiri," jelasnya.

Namun, di pihak lain, Kapolresta Yogyakarta Kombes Wahyu Anggoro menyampaikan aksi massa yang terjadi di Yogyakarta.

Purwadi menyampaikan bahwa jumlah massa mulanya hanya 1.500 dikabarkan mengalami penambahan.

Baca Juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan Jadi UU Buat Buruh Ramai Menolak, Menaker: Justru Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja

Saat aksi berlangsung, massa dikabarkan terus bertambah kurang lebih menjadi 2 ribu orang.

"Jumlah massa pengajuan awal 1.500 orang. Tapi, kalau dilihat tadi ada tambahan-tambahan bisa sekitar 2 ribu orang."

"Awalnya dari Aliansi Rakyat Bergerak (ARB). Berawal dari situ, bergabung dari UGM. Ini yang massa kedua yang akhirnya seperti ini," ucapnya.

Baca Juga: Terkait Kisruh Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Melanie Subono: Pahami Sendiri Dulu!

Kendati demikian, pihaknya tidak menuduh siapapun dalam kericuhan yang terjadi di gedung DPRD DIY siang tadi.

"Kita tidak menuduh siapapun. Tapi, faktanya sesuai dengan rilis yang ada di kami. Yang mengajukan adalah dari beberapa aliansi. Tapi yang ikut ke sini siapa kami enggak tahu," jelas Kapolresta Yogyakarta.

Sementara itu melansir pantauan dari TribunJogja.com, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di kawasan Malioboro meninggalkan sejumlah sampah dan puing-puing.

Baca Juga: RUU Cipta Kerja Omnibus Law Disahkan DPR, Melanie Subono Patah Hati: Kok Kita Dijajah Negara Sendiri Kita Diem?

Pada Kamis (8/10/2020) malam, sejumlah kerusakan disebutkan terjadi di Gedung DPRD DIY, Pedestrian Malioboro serta salah satu kafe legendaris terbakar.

Pecahan botol, sampah plastik, pecahan kaca berserak di mana-mana di sekitar gedung dewan.

Coretan-coretan pun merusak banyak tembok gedung.

Baca Juga: Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bikin Rakyat Jengkel, Celetukan Netizen yang Ingin Angkat Kaki dari Indoensia Langsung Santer di Sosial Media, Ternyata Ini Syarat Pindah Kewarganegaraan!

Meskipun demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pun mengapresiasi inisiasi masyarakat yang membersihkan kawasan Malioboro.

Didampingi Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dan tiga menantunya.

Sri Sultan Hamengkubuwono X menilik langsung kawasan Malioboro dengan berjalan kaki dari Gedung DPRD DI Yogyakarta hingga sisi selatan Mall Malioboro, hingga pukul 22.20 WIB.

(*)

PROMOTED CONTENT