Grid.ID - Belakangan ini, keputusan pemerintah mengenai ketetapan upah minimum tahun 2021 sedang ramai diperbincangankan publik.
Pasalnya, pemerintah menetapkan bahwa upah minimum tahun 2021 mendatang tidak akan naik.
Hal itu dikarenakan saat ini di Tanah Air masih dalam masa Pandemi Covid-19.
Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan pun telah diberikan terkait dengan ketetapan tersebut.
Beberapa provinsi di tanah air juga telah mengikuti ketetapan yang telah diputuskan oleh pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, terdapat 18 provinsi yang sepakat mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," katanya di Jakarta, Rabu (28/10).
Kondisi pandemi Covid-19 lanjut Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini.
Kendati pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi ranah kepala daerah.
" Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan, mungkin teman-teman juga sudah membaca kami di situ.
Gelar Acara Diskusi Bareng Ridwan Kamil, Raffi Ahmad Tegaskan Tak Berkaitan dengan Politik: Ini Bukan Kampanye!
Source | : | Grid Star |
Penulis | : | None |
Editor | : | Fidiah Nuzul Aini |