Ahok Hapus Fasilitas Kartu Kredit Direksi Pertamina dengan Limit Rp 30 Miliar Gegara Tidak Masuk Akal, Anggota VI DPR Nusron Wahid Sebut Kebijakan Suami Puput Nastiti Devi Aneh: Lebih Baik Bongkar Mafia Migas

Grid.ID - Ahok hapus fasilitas kartu kredit direksi Pertamina dengan limit Rp 30 miliar gegara tak masuk akal.

Nekat hapus fasilitas kartu kredit direksi Pertamina dengan limit Rp 30 miliar gegara tak masuk akal, Ahok justru mendapat sentilan dari anggota VI DPR Nusron Wahid gegara kebijakan suami Puput Nastiti Devi yang dianggap aneh.

Bahkan, anggota VI DPR Nusron Wahid menyinggung soal mafia migas kepada Ahok.

Diketahui, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, perusahaan pelat merah itu tengah melakukan efisiensi.

Satu di antaranya dengan meniadakan fasilitas kartu kredit untuk dewan direksi, komisaris, senior vice president, hingga pejabat level manajer di Pertamina.

Ahok menyebut, kebijakan tersebut mulai berlaku sejak Selasa (15/6/2021) kemarin.

"Kebijakan itu berlaku untuk seluruh grup (Pertamina). Sejak kemarin (Selasa) berlaku," ujar Ahok saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Hidup Mewah Usai Pinang Puput Nastiti Devi, Ahok Tetiba Jadi Sorotan Usai Ajak Anak Bungsunya dengan Veronica Tan Belanja Sepatu, Netizen : Suasananya Dingin, Canggung

Sebelumnya, tagihan seperti pemesanan tiket hotel, penerbangan, dan lain-lain menggunakan kartu kredit korporasi.

Setelah dihapus, Ahok menegaskan, nantinya tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan langsung kepada perusahaan.

(Ist)

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memperlihatkan contoh kartu kredit korporasi, Rabu (16/6).

"Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi. Silakan pakai kartu kredit pribadi saja. Jika ada hubungan dengan pekerjaan silakan minta ganti," tutur Ahok.

Ahok menyampaikan, penghapusan kartu kredit itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

Penghapusan kartu kredit dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6/2021) kemarin.

"Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang urusan tiket, hotel, dan acara-acara. Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.

Ahok menerangkan pemberian kartu kredit adalah pemborosan.

Baca Juga: Dingin Bak Es di Kutub Utara Padahal Sudah Lama Tak Jumpa, Begini Suasana Keluarga Ahok Beserta 3 anaknya dengan Veronica Tan Pasca Perceraian, Netizen: Sedih Banget Liatnya, Tidak Ada Suka Cita

Terlebih, besaran limit kartu kredit yang dia terima sebagai Komisaris Utama nilainya cukup besar, bisa mencapai Rp 30 miliar.

Nusron Wahid Heran Ahok Urusi Kartu Kredit Korporat

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid turut angkat bicara menanggapi pernyataan Ahok soal menghapus fasilitas kartu kredit untuk direksi Pertamina dengan limit Rp 30 miliar.

Nusron menilai, Ahok bersikap aneh karena melakukan kebijakan tersebut.

"Ada yang aneh dengan sikap Ahok karena biasanya selalu berpikir makro, luas, holistik dan tidak parsial, serta memudahkan untuk mecari terobosan agar perusahaan lincah meng-handle masalah. Tapi kali ini lain," kata Nusron, Rabu (16/6/2021), dilansir Tribunnews.

Nusron yang pernah menjadi Ketua Tim Sukses Ahok di Pilkada DKI Jakarta ini menyarankan Ahok jangan terlalu mengurusi hal-hal kecil yang bersifat remeh temeh.

Menurut Nusron, pernyataan Ahok soal fasilitas kartu kredit bagi direksi Pertamina tidak masuk akal kalau sampai limit kartu kredit itu mencapai Rp 30 miliar.

Baca Juga: Nekat Nikahi Mantan Suami Bosnya yang Beda Usia 31 Tahun, Puput Nastiti Devi Ternyata Harus Rasakan Pahit Getirnya Kehilangan 3 Hal Penting ini Demi Dipersunting Ahok

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini menyebut, kartu kredit substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi manakala bertemu dengan stakeholder dan klien agar tidak diservis mereka.

(Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Politikus Partai Golkar Nusron Wahid

Jumlahnya pun, kata Nusron, pasti terbatas dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

"Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid," terang tokoh muda NU ini.

Politikus Partai Golkar ini menyarankan agar Ahok kembali menjadi Ahok yang semula.

Yakni, sosok Ahok yang berpikir dengan terobosan besar dan strategis untuk kemajuan Pertamina.

Seperti dulu banyak terobosan ketika memimpin Jakarta.

"Ahok itu kawan dan sahabat saya. Saya selalu belain dia tatkala susah. Tapi, please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus."

"Bongkar saja mega korupsi projek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien," kata Nusron.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul, Ahok Hapus Fasilitas Kartu Kredit Korporat karena Boros, Nusron: Lebih Baik Bongkar Mafia Migas

(*)

PROMOTED CONTENT

REKOMENDASI HARI INI

Gagal Move On dan Tak Terima sang Mantan Pacar Sudah Punya Kekasih Baru, Pria Ini Culik sang Wanita tapi Keciduk Polisi, Begini Akhirnya