Grid.id - Terhitung sejak Maret 2020, Indonesia telah dilanda pandemi selama lebih dari satu tahun. Pandemi tak hanya berdampak besar pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menghadirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan beragam skema dan saluran kepada masyarakat.
Program PEN bertujuan untuk memberi stimulus bagi perekonomian nasional, mempertahankan daya beli masyarakat, dan menyokong sektor perekonomian penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), seperti sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Staf Khusus Kementerian Keuangan RI Yustinus Prastowo menyampaikan, program PEN merupakan wujud negara dalam mengambil alih sebagian besar tanggung jawab perekonomian nasional di tengah pandemi.
“Sektor yang masih bisa bergeliat kami fasilitasi. Sedangkan, sektor yang terdampak berat, kita beri dukungan,” ujar Yustinus dalam Dialog Produktif Komite Penanganan Covid-19 (KPC PEN) melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/7/2021).
Lebih lanjut Yustinus menjelaskan, saat ini terdapat 40 juta kepala keluarga atau sekitar 120-140 juta masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan jaringan pengaman sosial dari program PEN.
Sebagai informasi, bantuan program PEN yang sudah disalurkan kepada masyarakat berupa bantuan modal, subsidi bunga, dan penundaan pembayaran khususnya bagi pelaku UMKM.
Informasi mengenai bantuan tersebut bisa didapatkan dengan menghubungi Kementerian Koperasi dan UKM atau lembaga keuangan seperti Pegadaian dan bank yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, terdapat pula bantuan berupa intensif perpajakan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya dengan menghubungi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Baca Juga: 3 Tips Membagi Pengeluaran Uang Agar Lebih Tertata, Dijamin Nggak Mengganggu Tabungan Masa Depan!
Bangkitkan ekonomi UMKM
Program PEN hadir bagi para pelaku industri dan masyarakat kelas menengah bawah melalui beragam skema dan saluran. Di samping itu, pelaku UMKM juga menjadi sasaran utama yang mendapatkan bantuan dari program tersebut.
Salah satunya seperti yang dialami oleh Teddy, pemilik restoran Cut The Crab.
Teddy mengaku, pandemi merupakan masa sulit yang telah menghambat pertumbuhan bisnis restorannya. Namun, di tengah kesulitan tersebut, ia merasakan adanya dukungan dari pemerintah.
Teddy menerima program bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) BPJS. Bantuan itu turut membantu karyawan Cut The Crab yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.
Selain itu, dengan BLT BPJS yang diterima, Teddy merasakan keringanan dalam mengatur manajemen keuangan bisnisnya.
"Dengan bantuan pemerintah, pelaku usaha makanan minuman seperti kami masih cukup bisa menjaga arus kas sampai punya ruang untuk membuka cabang,” tambah Teddy.
Masyarakat lebih peka terhadap perencanaan keuangan
Pandemi telah menjadi tantangan bagi semua orang. Namun, dari sisi keuangan, pandemi ternyata telah menyadarkan bahwa perencanaan keuangan merupakan sesuatu yang penting.
Pada kesempatan yang sama, perencana keuangan Rista Zwestika mengatakan, para pelaku usaha dapat mengambil sisi positif pandemi dari sisi keuangan. Berkat adanya pandemi, pelaku usaha menjadi lebih peka terhadap perencanaan keuangan bisnisnya.
Selain itu, perencanaan keuangan pribadi juga menjadi sebuah kebutuhan utama. Berbagai risiko, termasuk kehilangan pendapatan, dapat terjadi di tengah kondisi pandemi. Hal tersebut dapat merusak perencanaan keuangan pribadi maupun bisnis.
"Kita perlu merencanakan keuangan untuk memitigasi risiko yang akan terjadi, baik memberi perlindungan jiwa dan kesehatan kita. Dengan kondisi pandemi sekarang ini, cobalah mengatur kembali keuangan kita," ujar Rista.
Rista menganjurkan, untuk saat ini, arus keuangan harus diurutkan sesuai skala prioritas demi memenuhi kewajiban pembayaran, belanja kebutuhan hidup, baru kemudian memenuhi keinginan.
| Penulis | : | Yussy Maulia |
| Editor | : | Sheila Respati |
