Tunjukkan Hasil Baik, Program PEN di Dua Kementerian Ini Terus Berjalan

Grid.ID – Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19 yang dijalankan kementerian terus berjalan.

Sebagai contohnya adalah program PEN yang dijalankan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya menyatakan, prioritas anggaran PEN Kemenkop UKM untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi jarang terjadi di negara lain.

 “PEN yang dicanangkan Kemenkop UKM lebih baik dibandingkan standar internasional. Selain itu, kami juga sudah sesuai dengan target,” kata Eddy dalam acara Dialog Produktif Rabu Utama bertajuk Update Penyerapan PEN Kuartal II secara daring, Rabu (30/62021).

Eddy melanjutkan Kemenkop UKM masih melanjutkan program PEN tahun lalu yang berfokus pada program prioritas, seperti sektor padat karya.

Baca Juga: Melalui Program PEN, UMKM Dapat Bertahan dan Bertumbuh di Tengah Pandemi

Program tersebut antara lain subsidi bunga kredit usaha, penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost limit, kebijakan pph final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).

“Program Kemenkop UKM yang menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta  pengusaha mikro dengan nilai total Rp11,76 triliun,” papar Eddy.

Untuk saat ini, lanjutnya, program tersebut sedang memasuki proses pencairan untuk menambah cakupan penerima bantuan menjadi 3 juta dengan total anggaran tambahan senilai Rp 3,6 triliun.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR juga tengah berfokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi Covid-19 berlangsung.

“Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun yang  diasumsikan mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” tutur juru bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmadwidjaja.

Baca Juga: Tak Pernah Absen dari Gaya Hidup Sehat, Olivia Zalianty Bocorkan Ritual yang Dilakukannya Usai Beraktivitas di Luar Rumah Selama Pandemi Covid-19, Tipsnya Anti Ribet!

Program tersebut merupakan usaha pemerintah dalam rangka membuka lapangan pekerjaan hingga ke pelosok pedesaan.

“Melalui 20 kegiatan, seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, dan mengecat jembatan. Realisasinya sudah mencapai 47 persen yang kami perkirakan hingga kini telah menyerap 700 ribu tenaga kerja,” ungkap Endra.

Ia melanjutkan, empat fokus pembangunan lain dari Kementerian PUPR adalah pembangunan sarana dan  prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,81 triliun.

Kemudian, pembangunan proyek ketahanan pangan senilai Rp 34,3 triliun serta pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi, dan teknologi senilai Rp 240 miliar.

 “Selanjutnya, pembangunan kawasan industri sebesar Rp 9,83 triliun,” tutur Endra.

Penyerapan PEN capai Rp 234,7 triliun

Untuk diketahui, penyerapan program PEN mencapai total anggaran Rp 234,7 triliun atau sekitar 34 persen dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun pada Juni 2021.

Adapun rincian penyerapan tersebut adalah klaster kesehatan sebesar Rp 45,4 triliun atau 26,3 persen dari pagu, klaster perlindungan sosial sebesar Rp 65,36 triliun atau 44 persen dari pagu, dan klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 50,93 triliun atau sekitar 26,3 persen dari pagu.

Baca Juga: Penerapan Ekonomi Syariah Dianggap Bisa Jadikan Sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional

Selanjutnya, klaster program prioritas menyerap sebesar Rp 39,79 triliun atau 31,1 persen dan klaster insentif usaha sebesar Rp 36 triliun atau 63,5 persen dari pagu anggaran.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa mengatakan, dengan  kondisi penyerapan dana program PEN seperti itu, maka pencapaiannya sudah cukup  signifikan.

“Memang harus kami dorong terus percepatan penyerapannya agar memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021 ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” ungkapnya.

Kunta menjelaskan, berdasarkan indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya.

“Selain itu, apabila dilihat dari belanja modal keseluruhan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2021), penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I-II 2020,” tutur Kunta.