PPKM Darurat Diperpanjang Sampai 25 Juli, Apa Alasannya?

Laporan Wartawan Grid.ID, Bella Ayu Kurnia Putri

Grid.ID - Pandemi Covid-19 di Tanah Air saat ini masih belum berakhir.

Oleh karena itu, pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Awalnya, PPKM darurat dilaksanakan pada 3 sampai 20 Juli 2021.

Namun, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat sampai 25 Juli.

Keputusan tersebut juga disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui akun Instagram pribadinya @jokowi, Selasa (20/7/2021).

Dalam unggahan tersebut, dijelaskan bahwa PPKM darurat adalah sebuah kebijakan yang tak bisa dihindari.

"Penerapan PPKM Darurat dari tanggal 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat," tulis akun @jokowi dikutip Grid.ID.

Baca Juga: Kedapatan Hendak Tawuran di Malam PPKM Darurat, Belasan Anggota Geng Motor di Tasikmalaya Kocar-kacir Saat Dirazia Polisi

"Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM Darurat sampai tanggal 25 Juli 2021," lanjutnya.

Kemudian melansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, kebijakan memperpanjang PPKM darurat itu diambil setelah pemerintah mempelajari dan mendengarkan usulan tentang kasus Covid-19.

Pemerintah beranggapan bahwa kasus Covid-19 di Tanah Air masih cenderung belum stabil.

"(PPKM darurat) diperpanjang. Kenapa sampai tanggal 25? Karena memang kita usulkan, kita pelajari, semua kita dengarkan," kata Luhut dikutip Grid.ID dari Kompas.com via Kompas TV.

"Kalau kita lihat trennya, semua flattening. Tapi ini kan fluktuatif, tidak serta merta (menurun) Jadi kita sangat hati-hati melihat itu," sambungnya.

Luhut menjelaskan bahwa data angka penambahan kasus Covid-19 dan mobilitas masyarakat memang mengalami penurunan.

Baca Juga: Protes PPKM Darurat, Pemilik Kafe di Malang Ini Malah Beri Promo Khusus untuk Para Pejabat: Sekalian Minta Bansos

Meski begitu, pemerintah masih harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya sebelum benar-benar mencabut kebijakan PPKM darurat.

"Di dunia ini, tidak ada kebijakan habis ditutup langsung dibuka. Pengalaman di India, di Malaysia dan lainnya itu setelah (pembatasan) dibuka, kasus naik lagi eksponensial," jelasnya.

"Kita tidak mau seperti itu, karena varian Delta ini tujuh kali lebih dahsyat penularannya daripada varian Alpha," pungkasnya.

(*)

PROMOTED CONTENT