Berkolaborasi dengan Banyak Pihak, Pemerintah Upayakan Bansos Disalurkan Tepat Sasaran

Grid.ID– Pemerintah berupaya memberikan jaring pengaman kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di wilayah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Sebagai informasi, pemerintah memberikan dua jenis bansos kepada masyarakat selama masa pandemi, yakni bansos reguler yang disalurkan setiap tahun dan bansos nonreguler.

Contoh bansos nonreguler adalan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah memberikan Rp 600.000 untuk satu KPM. Saat ini, penyaluran BST sudah memasuki tahap ke-5 dan 6.

Selain itu, bansos nonreguler juga diberikan dalam rupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk satu KPM. Bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyasar 28,8 juta KPM.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni mengatakan, bansos memiliki dua manfaat. Hal itu ia sampaikan dalam Dialog Virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Daftar Sekarang: Diskusi ‘Hidup Berdampingan dengan Pandemi’ Gratis Bersama Gramedia melalui Penerbit KPG

“Penyaluran bansos diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang membutuhkan. Lalu, ketika Bansos tersebut dimanfaatkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) untuk konsumsi, maka hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya menurut rilis yang diterima Intisari, Jumat (3/9/2021).

Sebagai informasi, pemerintah memberikan dua jenis bansos kepada masyarakat selama masa pandemi, yakni bansos reguler yang disalurkan setiap tahun dan bansos nonreguler.

Contoh bansos nonreguler adalan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah memberikan Rp 600.000 untuk satu KPM. Saat ini, penyaluran BST sudah memasuki tahap ke-5 dan 6.

Selain itu, bansos nonreguler juga diberikan dalam rupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk satu KPM. Bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyasar 28,8 juta KPM.

Tubagus mengatakan bahwa dalam pengadaan dan penyaluran bansos, pemerintah pusat tidak bekerja sendirian.

Baca Juga: Jangan Asal Simpan Uang, Begini 4 Aturan Menyiapkan Dana Darurat di Tengah Pandemi

Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat.

Kolaborasi tentukan keberhasilan penyaluran bansos

Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan bansos disalurkan tepat waktu, kualitas, dan sasaran. Salah satu contoh penerapan kolaborasi adalah program pembagian sembilan bahan pokok (sembako) di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho yang hadir dalam dialog virtual tersebut mengatakan, pihaknya turut membantu dalam penyaluran bansos beras dari pemerintah.

Secara rutin, Polres Sukoharjo membagikan beras beserta kebutuhan pelengkap kepada masyarakat yang tengah isolasi mandiri.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyediakan kebutuhan pelengkap. Untuk memenuhi kebutuhan pangan pelengkap Polres Sukoharjo memanfaatkan hasil produksi lokal. Misalnya, sayur dan tanaman obat dari kebun warga serta ikan lele yang diternak di kolam budidaya polsek setempat.

Secara tidak langsung, Polres Sukoharjo juga memberdayakan perekonomian lokal dan membantu masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan untuk menanam atau beternak.

Baca Juga: Awas Jadi Sarang Bakteri dan Virus Corona, Begini Cara Tepat Membersihkan Mainan Anak Selama Pandemi, Ternyata Nggak Cukup Pakai Air Sabun!

Polres Sukoharjo juga membantu penyaluran bantuan sosial dari pihak swasta kepada masyarakat.

“Tim Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat memahami situasi di lapangan, tentang siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Karena itu, melalui kolaborasi penyaluran sembako ini dapat disalurkan secara tepat. Saat distribusi, kami juga menggunakan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang tidak dapat dimasuki mobil,” ujar Wahyu.

Sementara itu, untuk memastikan bansos tepat sasaran pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima Bansos.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya berharap upaya tersebut terus dijalankan. Sebab, menurutnya program bansos sangat penting untuk melindungi warga miskin pada masa krisis.

Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bansos dapat menolong masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

Berly berharap, pemerintah dapat memperbanyak program digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan digital sebagai upaya mengoptimalkan kinerja mereka pelaku UMKM,” ujarnya.

Pada akhir dialog, Tubagus mengatakan kerja sama dari masyarakat juga dibutuhkan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang bansos atau melakukan pelaporan terkait penyaluran bansos lewat situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/.