Laporan Wartawan Grid.ID, Novia
Grid.ID - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kembali menyoroti anggaran dana di pemerintahan.
Baru-baru ini, anggaran dana soal pengadaan gorden DPR RI disebutkan mencapai Rp 48 miliar.
Pernyataan ini pertama kali dilontarkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (29/3/2022), pihak DPR menyebut gorden tersebut terakhir kali diganti pada 2009.
Selain itu, pihak DPR RI ingin mengganti gorden dengan alasan memberdayakan produk dalam negeri.
"Informasi ini juga perlu dicek ulang karena seingat saya tahun-tahun itu kompleks perumahan DPR sedang dalam tahap renovasi."
"Baru selesai direnovasi pada 2011," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).
Menurut Lucius hal ini tak bisa jadi pembenaran proyek pengadaan gorden.
Alasan Indra yang mengatakan bahwa gorden yang akan dibeli berasal dari produk dalam negeri dianggap kurang pas.
"Seolah-olah kita harus menerima pemborosan anggaran hanya karena mau mendukung produk dalam negeri?"
"Jika gorden yang mau disediakan berasal dari produk di dalam negeri, harusnya anggarannya bisa ditekan sedemikian rupa agar tak menyedot terlalu banyak APBN," kata dia
Apalagi, Lucius menyebut, kondisi perekonomian bangsa yang belum pulih secara penuh.
"Kemudian fenomena kelangkaan minyak goreng, serta berbagai barang kebutuhan pokok lain seharusnya merupakan indikator utama bagi DPR untuk mempertimbangkan proyek-proyek tidak mendesak apalagi untuk pihak sendiri," katanya
Kemudian ditambahkan dari Kompas.com, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad turut memberi penjelasan.
Terkait pengadaan gorden di rumah jabatan DPR dan pengaspalan di Kompleks Parlemen yang total anggarannya mencapai lebih dari Rp 50 miliar, Dasco menjelaskan, DPR menyiapkan anggaran gorden sebesar Rp 48.745.624.000 karena gorden di rumah jabatan DPR sudah lama tidak diganti.
"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti."
"Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Selain itu, pengadaan gorden baru dianggarkan saat ini karena anggarannya tidak mencukupi pada tahun-tahun sebelumnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menuturkan, gorden diperlukan karena banyak anggota Dewan yang menempati rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco.
Dasco melanjutkan, usul pengaspalan di Kompleks Parlemen juga sudah diusulkan sejak lama oleh Sekretariat Jenderal DPR.
Selain gorden ia juga menyebutkan, aspal di area DPR untuk menganggarkan aspal.
Meski sudah diaspal berulang-ulang secara keseluruhan, aspal di area DPR memiliki anggaran mencapai Rp 11 miliar.
Pengaspalan ini juga berkaitan dengan rencana kehadiran delegasi puluhan negara ke Kompleks Parlemen pada Juli 2022.
"Nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR. Tentunya kita tidak ingin kesan terhadap parlemen kita ini juga kurang baik," ujar Dasco.
Masih dikutip Kompas.com dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang.
"Penggantian Gorden dan Blind DPR RI Kalibata" dengan pagu paket sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 45.767.446.332,84.
(*)
| Source | : | Kompas.com,Tribun Jabar |
| Penulis | : | Novia |
| Editor | : | Silmi |
