Menaker Sambut Baik Hasil Konferensi Perburuhan Internasional ke-111 untuk Indonesia

 

Grid. ID -  Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-111 resmi ditutup. 

 

Dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa rekomendasi dan resolusi ILC yang berhasil dirumuskan, yakni adopsi standar internasional pemagangan berkualitas, transisi yang adil, perlindungan tenaga kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3), serta laporan program dan anggaran Organisasi Ketenagakerjaan Internasiona (ILO) 2024/2025.

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, rekomendasi dan resolusi ILC tersebut diharapkan akan membawa dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam mendorong pembangunan ketenagakerjaan dan keadilan sosial.  

 

Kendati demikian, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan sosial di dunia kerja. 

 

Pertama, memastikan ketersediaan penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dan produktif serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat. 

 

Kedua, revitalisasi kelembagaan pasar kerja sebagai kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja. Ketiga, mendorong kualitas serta kondisi kerja melalui perlindungan pekerja.  

Ia juga menekankan pentingnya akses pekerja terhadap perlindungan sosial yang komprehensif. Langkah ini perlu diwujudkan  melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kerja sama internasional yang lebih luas.

"Keadilan sosial adalah bagian dari lima prinsip dasar Indonesia. Untuk itu, Indonesia mendukung sepenuhnya agenda memajukan keadilan sosial ini untuk dilaksanakan secara komprehensif dan tanpa meninggalkan siapapun," kata Ida dikutip dari rilis resmi, Senin (19/6/2023).

 

 

Menanggapi hasil positif ILC, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Haiyani Rumondang mengatakan bahwa Indonesia juga mendukung kesimpulan yang telah diadopsi oleh Komite Recurrent Discussion mengenai perlindungan tenaga kerja.

"Resolusi yang diadopsi mengarahkan langkah ke depan untuk perlindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, memadai, dan efektif bagi semua pekerja, serta menciptakan dasar untuk pengembangan rencana aksi," kata Haiyani.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri juga menyatakan bahwa Indonesia mendukung kesimpulan yang telah diadopsi oleh Komite General Discussion mengenai Transisi yang Adil.

"Kami menekankan perlunya mendukung transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak. Indonesia mendukung pedoman ILO untuk transisi yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan sebagai dasar tindakan dan referensi sentral guna pembuatan kebijakan," kata Indah.

 

Baca Juga: Dorong Tingkat Kesiapan Kerja, Kemenaker Ajak Perusahaan Manfaatkan Karirhub SIAPkerja

Senada, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Budi Hartawan  menekankan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian serius dunia dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ketenagakerjaan. 

 

Oleh karena itu, diperlukan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, termasuk melalui inovasi dalam bidang pemagangan.

"Dalam adopsi rekomendasi baru mengenai pemagangan ini, diberikan definisi yang jelas tentang pemagangan dan ditentukan standar internasional pelaksanaan untuk pemagangan berkualitas, termasuk hak-hak dan perlindungan bagi peserta magang," kata Budi.

 

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, Febrian A  Ruddyard menyatakan bahwa konferensi tersebut mengadopsi Program dan Anggaran ILO untuk tahun 2024/25.

"Saya menekankan komitmen penuh Indonesia untuk mendukung kinerja ILO dan mengajak semua anggota ILO untuk terlibat dalam kerja sama yang konstruktif dan saling percaya, serta mendorong ILO untuk mendengarkan dan mengakomodasi kekhawatiran semua anggota secara seimbang dan adil, berdasarkan konsensus internasional," kata Febrian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus ketua delegasi Indonesia dalam ILC ke-111 Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dalam memperkuat penerapan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Penerapan Hak untuk Berserikat dan Perundingan Bersama.

"Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan Konvensi 98, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional Indonesia," kata Anwar.

Sebagai negara demokrasi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, pemerintah Indonesia juga terbuka dengan dukungan dari ILO untuk memperkuat penerapan Konvensi 98 di Indonesia.

"Kami berharap kerjasama ini dapat lebih meningkatkan keselarasan penerapan kebebasan berserikat dan perundingan bersama di Indonesia dengan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi 98," kata Anwar.

 

 

Anwar juga mengapresiasi kolaborasi aktif seluruh delegasi dari unsur pekerja, unsur pengusaha, dan kementerian/lembaga, serta Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa yang telah membantu berjalannya agenda ini. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi Indonesia yang telah menjalin kemitraan tripartit harmonis pada forum ILC ini dan sepakat untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan ke depan," kata Anwar.

 

Selain pertemuan dengan menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN, Menaker juga menjamu seluruh delegasi tripartit dalam ILC ke-111. Kebersamaan dalam berbagai event ILC ini diharapkan menciptakan saling pengertian antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha terjaga dengan baik.

"Saya harap kita dapat terus menjaga suasana kekeluargaan tripartit ini. Bukan hanya momen ILC sebagai delegasi yang berjuang untuk kepentingan nasional kita, namun juga terus bawa spirit kebersamaan ini dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif," kata Ida.