Istri Wajib Tahu! Suami Malas Kerja Ternyata Bisa Dipidanakan, Terancam Denda Rp 15 Juta dan 3 Tahun Penjara, Ini Landasan Hukumnya

Grid.ID - Suami malas kerja bisa dipidanakan?

Ya, banyak istri di luar sana yang belum tahu bahwa suami yang malas kerja ternyata bisa dipidanakan dan terancam hukuman yang tidak main-main.

Seperti diketahui, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepda istrinya.

Jika hal tersebut dilanggar, suami ternyata bisa mendapatkan ancaman pidana yang telah diatur oleh undang-undang.

Banyak kasus istri dan anak mengalami kerugian secara fisik dan mental akibat sang suami yang tak mau bekerja dan menafkahi keluarga.

Suami yang tidak bekerja dan menelantarkan keluarga dapat menghadapi konsekuensi hukum, seiring dengan pengaturan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM), Citra Ayu Kurniawati, menegaskan bahwa perilaku penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Suami yang malas bekerja membuat sang istri mempunyai beban ganda sehingga bisa memicu KDRT.

"Iya, kasus seperti itu bisa dilaporkan," ujar Citra, Senin (13/11/2023)

Ia mengatakan, ketika suami tak bekerja istri bisa mengalami beban ganda yaitu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mengurus rumah tangga.

Baca Juga: Terungkap Kebusukan Yosef yang Pernah Lakukan KDRT kepada Tuti hingga Ucapkan Kata-kata Kasar, Begini Tanggapan Putra Korban

Kondisi tersebut dapat memicu cekcok hingga bisa berujung tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain itu, berpotensi pula memunculkan kasus kekerasan seksual karena istri dipaksa melayani kebutuhan seksual suami dalam kondisi lelah bekerja.

"Biasanya kasus ini diceritakan para komunitas di wilayah pesisir (Semarang). Namun, banyak istri (korban) tidak ingin melaporkan," ujarnya.

Alasan Mereka tak melapor, lanjut Citra, lantaran korban merasa kondisi itu bukan KDRT melainkan hanya persoalan biasa antara suami dengan istri.

Padahal jika ditelisik lebih dalam merujuk UU PDKRT, hal itu sudah termasuk kekerasan berupa penelantaran fisik dan psikis.

Kasus itu bisa dilaporkan melalui 16 Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) atau ke lembaga pendamping seperti LRC-KJHAM, LBH-APIK, dan LBH Semarang yang konsen di isu tersebut.

"Lembaga tersebut bisa menerima aduan kasus dalam rumah tangga maupun kekerasan pada perempuan lainnya," terangnya.

Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam pasal tersebut tercantum, ada ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Di samping itu, LRC-KJHAM mencatat kasus KDRT tahun 2021 ada 24 kasus, tahun 2022 ada 35 kasus, dan tahun 2023 terdapat 16 kasus sampai bulan Oktober.

Baca Juga: Miris, Laporan KDRT Istri yang Dibunuh Suami di Bekasi Ditolak Polisi, Nyawa MDS Akhirnya Melayang di Tangan Suami Sendiri

Aduan kasus KDRT dilihat dari segi pekerjaan mayoritas berasal dari para pekerja buruh dan pekerja rumah tangga (PRT).

"Adapula dosen, nakes, tapi jumlahnya terbatas," tandas Citra.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Ternyata Suami Malas Bekerja Bisa Dipidanakan, Ini Ancaman Hukumannya

(*)

PROMOTED CONTENT