Grid.ID - Pemilu 2024 semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia.
Belum lama ini KPU menggelar Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan mutu kearsipan Pemilu 2024.
Sekretariat Jenderal KPU menerapkan dan mengimplementasikan aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk menigkatkan pengelolaan kearsipan serta pengawasan kearsipan internal.
Penyelenggaraan kearsipan yang bermutu diharapkan bisa menjamin penyelamatan dan penyediaan bahan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Setjen KPU Inspektur Utama Nanang Priyatna mengungkapkan langkah ini penting untuk menjaga kinerja organisasi dalam Pemilu 2024.
“Keberhasilan pengelolaan arsip secara manual maupun secara elektronik dengan sendirinya akan mempengaruhi kinerja organisasi, karena arsip secara nyata dan berkelanjutan memberikan dukungan kelancaran pada keseluruhan proses manajemen organisasi,” kata Nanang.
KPU disebut Nanang sudah memiliki sumber daya kerasipan yang cukup melalui Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip.
Keduanya akan jadi ujung tombak pengelolaan arsip sesuai aturan undang-undang.
Diharapkan sumber daya kearsipan di lingkungan KPU mampu melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta pengawasan kearsipan internal di lingkungan KPU.
Presiden Jokowi Minta KPU Hati-hati dalam Perisapan Pemilu
Presiden Jokowi memberikan pesan kepada KPU untuk memperhatikan hal teknis dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU harus memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detil agar tidak ada masalah yang dianggap politis.
"Saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis, hati-hati," kata Jokowi seperti dikutip Grid.ID dari Kompas.com, Selasa (28/11/2023).
Ia mengingatkan, jangan sampai ketidaksiapan KPU menyebabkan keributan di tengah masyarakat.
"Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan," tambah Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan efisien dan transparan.
Untuk itu, Jokowi meminta KPU memastikan semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis agar punya koridor hukum yang jelas.
(*)
Viral, Pembeli Curhat Disuruh Bayar Biaya Pakai Sendok dan Garpu Saat Makan di Warung Mie Ayam, Nota Ini Jadi Buktinya
Source | : | KPU.go.id |
Penulis | : | Ulfa Lutfia Hidayati |
Editor | : | Ulfa Lutfia Hidayati |