THR 2025 Sudah Siap Cair Nih, Ini Jadwal dan Cek Cara Hitungnya!

Grid.ID – Sudah nyaris dua pekan bulan Ramadan berlalu, meski masih cukup jauh jauh dari Idulfitri, momen turunnya Tunjangan Hari Raya (THR) pasti ditunggu-tunggu. Jangan khawatir, Kementerian Ketenagakerjaan (kemenaker) secara resmi telah mengumumkan jadwal turunnya Tunjangan Hari Raya (THR) 22025 bagi karyawan swasta.

Aturan mengenai THR 2025 untuk karyawan swasta tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa pencairan THR karyawan swasta wajib dilakukan secara penuh alias tidak dicicil, dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idulfitri 2025.

“THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya. Harus dibayarkan secara penuh. Saya minta semua perusahaan memberikan perhatian pada ketentuan ini," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dikutip Grid.ID dari Kompas.com, Rabu (11/3/2025).

Jadwal pencairan THR 2025

Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Hari Raya Idulfitri 1446 H diperkirakan jatuh tanggal 31 Maret hingga 1 April 2025. Dengan kata lain, THR 2025 karyawan swasta wajib dicairkan maksimal pada 24-25 Maret 2025.

Lebih lanjut, THR 2025 karyawan swasta diberikan kepada:

• Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih
• Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Lalu, berapa besaran THR yang akan diterima oleh karyawan?

• Bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan berturut-turut, besaran THR diberikan sama dengan satu bulan gaji.
• Sementara itu, bagi pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus dan kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

Baca Juga: Presiden Prabowo Undang Driver Ojol ke Istana, Umumkan Kurir dan Ojek Online Wajib Dapat THR!

Ditegaskan oleh Yassierli, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada para karyawan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur kebijakan pengupahan di Indonesia, serta tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Perlu diingat, dalam Pasal 2 Ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

Cara menghitung THR karyawan swasta

Berdasarkan SE Kemenaker, cara menghitung pembayaran THR 2025 bagi karyawan swasta sebagai berikut:

1. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah
2. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: Masa kerja/12 x 1 bulan upah.
3. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut: Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
4. Bagi pekerja atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan tersebut. (*)

PROMOTED CONTENT