98 Persen Umat Islam, Negara Ini Malah Larang Perempuan Gunakan Jilbab, Alasannya Lecehkan Hak Asasi Manusia, Lihat Videonya

Laporan Wartawan Grid.ID, Ahmad Rifai

Grid.ID - Parlemen di negara ini memperkenalkan undang-undang baru yang jadi kontroversial.

Mereka memaksa agar perempuan berpegang teguh pada pakaian dan budaya tradisional nasional.

Aturan ini bikin geger.

Beberapa orang berpendapat bahwa ini spesifik ditargetkan pada pakaian Islami.

(Baca juga: Jessica Iskandar dan Vishal Singh Asik Gendong-gendongan di Kolam Renang, Enggak Apa-apa Asal Bukan Laki Orang!)

Tajikistan, where wearing hijab is a crime https://t.co/JCYrEJ1FQh #hijab #Tajikistan pic.twitter.com/Utk3LktPPp

— Worldbulletin (@worldbulletin) August 20, 2016

Undang-undang tersebut merupakan amandemen terhadap undang-undang sebelumnya.

Kontennya mengenai penyederhanaan tradisi, perayaan, dan upacara di negara Tajikistan.

Meski tak melarang para perempuan mengenakan hijab, otoritas Tajikistan sering secara terbuka membahas soal bahaya mengenakan pakaian Islami.

Dikutip wartawan Grid.ID, Ahmad Rifai, dari Sputnik, Menteri Kebudayaan Tajikistan, Shamsiddin Orumbekzoda punya komentar terkait hal ini.

(Baca juga: Akan Segera Menikah Dengan Laudya Cynthia Bella, Ini Bukti Engku Emran Adalah Suami Idaman)

Dirinya memberikan sebuah argumen kepada Radio Free Europe (RFE).

Dia bilang pakaian Muslim, "Sangat berbahaya."

Sebab, orang-orang memandang perempuan Muslim dapat menyembunyikan sesuatu yang berbahaya di balik jilbab.

Tajikistan sebenarnya punya 98 persen umat Muslim.

(Baca juga: 6 Kesalahan Dalam Mengaplikasikan Makeup Yang Wajib Kamu Tahu, Nomor 4 Pasti Sering Kamu Lakukan)

Muslim Country ban #Beards, #Hijab & #Hajj
To fight #Radicalismhttps://t.co/WghzyjoIFb
Via @sgurumurthy#Tajikistan pic.twitter.com/2Ou8BL1TRi

— Yog in Leicester (@LeicesterYog) January 25, 2016

Akan tetapi, negara ini justru menganggap dirinya sebagai negara sekuler.

Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur kebebasan beragama.

Otoritas Tajikistan menganggap menggunakan hijab adalah bagian dari budaya asing.

"Wanita di negara Asia tengah harusnya membiarkan kepalanya tetap terbuka atau menyematkan syal di belakang kepala mereka."

(Baca juga: Di Depan Girl Squad, Deddy Corbuzier Bilang Gaya Ayu Ting Ting Yang Ini MEMPRIHATINKAN)

What Not to Wear in Tajikistan: The Hijab http://t.co/hB0sCvvrmU pic.twitter.com/p6vxtYAqmo

— The Diplomat (@Diplomat_APAC) April 6, 2015

"Bukan malah menutupi bagian dagunya juga seperti saat menggunakan jilbab."

"Memakai jilbab secara membabi buta menyalin budaya asing bagi kita bukanlah tanda standar moral dan etika yang tinggi bagi perempuan," ucap presiden Emomali Rahmon, dikutip wartawan Grid.ID, Ahmad Rifai, dari Al Jazeera.

Hukum di negara ini sebenarnya sudah memberlakukan larangan bagi perempuan dengan jilbab memasuki kantor pemerintah Tajikistan.

Di bulan Agustus, polisi menuntut agar sekita 8 ribu perempuan di kota Dushanbe menyimpan jilbab mereka.

(Baca juga: POPULER: Harga yang Harus Dibayar Raisa Kalau Gugat Cerai Hamish Daud, Kata Pertama yang Keluar Dari Mulut Anak Angkat Venna Melinda)

Hijab Hubbub: Tajikistan Sets Up Commission to Combat ‘Alien’ Clothing https://t.co/31gbaYBUSL pic.twitter.com/RYxh3YI1rj

— Global Issues Web (@globalissuesweb) July 25, 2017

Mereka harus menyesuaikan dengan kode etik cara berpakaian tradisional Tajikistan.

Banyak orang yang terkejut dengan kejadian ini.

Mereka merasa kebebasan personal telah dilanggar dalam hal ini.

Dikutip wartawan Grid.ID, Ahmad Rifai, dari RFE, aktivis hak asasi manusia, Oinikhol Bobonazarova, mengatakan, "Saya harus memutuskan sendiri apa yang harus saya pakai!"

(Baca juga: Setiap Hari, 'Tanda Lahir' Bayi Perempuan ini Terus Membesar, Beginilah Kondisinya Ketika Dia Telah Dewasa)

Hijab Hubbub: Tajikistan Sets Up Commission to Combat ‘Alien’ Clothing https://t.co/31gbaYBUSL pic.twitter.com/RYxh3YI1rj

— Global Issues Web (@globalissuesweb) July 25, 2017

"Tak ada yang punya hak untuk memberi tahu saya, 'Anda harus memakai ini' dan itu!"

Undang-undang baru ini sendiri belum memutuskan prosedur hukuman seperti apa yang diterapkan bagi pelanggar peraturan.

Dikutip wartawan Grid.ID, Ahmad Rifai, dari Sputnik, ada pihak yang mengklaim bahwa akan diberlakukan denda di kemudian hari.

Ini terutama akan menimpa pelanggar yang telah tertangkap melakukan kesalah berulang kali.(*)

PROMOTED CONTENT