Namun, hal ini membuat perdebatan panjang yang punya implikasi politik yang masih kabur.
Selama beberapa dekade, bergulir perdebatan tentang apakah para ultra-Ortodoks muda yang belajar di seminari harus menjalani wajib militer seperti orang Israel lainnya.
(Baca juga: Enggak Cuma Tajir Tapi Juga Cantik! Ternyata Ini Loh Rahasianya Adik Nagita Slavina)
Rencananya, setelah mencapai usia 18 tahun, laki-laki harus berpartisipasi selama 2 tahun 8 bulan.
Sedang wanita harus berpartisipasi selama 2 tahun
Kini pengadilan harus menunda keputusannya selama 1 tahun demi memperisapkan aturan yang baru.
Momen ini memberi pemerintah kesempatan untuk mengeluarkan undang-undang baru.
(Baca juga: Pakai Sepatu Murah, Beginilah Penampilan Istri Presiden AS, Melania Trump Saat Mengenakan Sneakers)
Di lain sisi, beragam partai politik ultra-Ortodoks beserta sekutunya di pemerintahan sedang menyusun sebuah undang-undang baru.
Tujuannya tetap sama, berusaha mengesampingkan putusan pengadilan.
Mereka berusaha agar bisa mengesampingkan putusan pengadilan dan membebaskan mereka dari aktivitas militer.
Partai ultara-Ortodoks sendiri punya bagian penting di koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.(*)
Lika-liku Hidup Reza Artamevia yang Kini Dituding Bisnis Berlian Palsu, Dulu Diorbitkan Ahmad Dhani dan Pernah 2 Kali Masuk Bui
| Penulis | : | Ahmad Rifai |
| Editor | : | Ahmad Rifai |
