Wacana Napi Korupsi Bakal Bebas Demi Cegah Penyebaran Corona Bikin Rakyat Geger sampai Najwa Shihab Ikut Koar-koar, Jokowi Akhinya Angkat Bicara: Pembebasan Ini Tidak Berlaku untuk Koruptor!

 

Grid.ID - Di tengah wabah virus corona yang masih melanda Tanah Air, publik sempat dibuat terkejut dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Bagaimana tidak, kabarnya napi kasus korupsi di Indonesia konon bakal dibebaskan untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas.

Sontak saja hal tersebut membuat banyak publik ketar-ketir sekaligus marah.

Baca Juga: Khawatir Para Napi Tertular Corona, Yasonna Laoly Usulkan Napi Korupsi Umur 60 Tahun Bebas, Siapa Saja Koruptor Kelas Kakap yang Akan Kembali Menghirup Udara Bebas?

Melansir dari Tribunnewsmaker, sebelumnya Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ia berseloroh, napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dengan revisi tersebut, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.

Baca Juga: Kembali Lihat Hal Mencurigakan dari Yasonna Laoly yang Berusaha Bebaskan Napi Koruptor, Najwa Shihab: Kalau Ada Kebijakan yang Aneh-aneh, Tetap Harus Bersuara!  

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dikutip dari Kompas.com.

Sontak saja, usai penyataan tersebut dilontarkan, banyak pihak menentangnya, termasuk Najwa Shihab.

Ia mengaku kebijan tersebut hanya mengada-ngada, karena menurutnya selama ini napi koruptor tak pernah menempati sel yang berdesak-desakan dengan napi lain yang bisa menularkan corona.

"Tapi alasan ini menjadi mengada-ada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain," ujar Najwa Shihab

"Di Lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar. Lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dengan alat khusus di dalam sel eksklusif mereka," tulisnya di Instagram.

Baca Juga: Geram dengan Wacana Yasonna Laoly yang Ingin Bebaskan Napi Korupsi dengan Dalih Corona, Najwa Shihab: Gak Ada Alasan Buat Mereka Dikeluarkan!

"Dari hampir 250 ribu napi di seluruh negeri, napi korupsi jumlahnya 4500-an. Jadi sekitar 1,8 persen dari total napi. Pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran covid 19 di Lapas menjadi tidak relevan, karena angkanya sangat kecil dibanding napi lain," pungkas Najwa Shihab.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berencana membebaskan napi termasuk napi koruptor karena corona. Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Secara prinsip alasan ini sangat bisa diterima. Kondisi lapas kita memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidur bergantian. Tapi alasan ini menjadi mengada-ada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di Lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar. Lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yg bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dgn alat khusus di dalam sel eksklusif mereka. Dari hampir 250 ribu napi di seluruh negeri, napi korupsi jumlahnya 4500-an. Jadi sekitar 1, 8 persen dari total napi. Pembebasan napi koruptor dgn tujuan menghambat penyebaran covid 19 di Lapas menjadi tidak relevan, krn angkanya sangat kecil dibanding napi lain. Menjadi wajar jika sejumlah pegiat antikorupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal2an saja. Sdh beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya utk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundangan. Jadi Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik, narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan tidurnya harus bergantian? Oh ya, sekalian kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setya Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin, masih di sel lagi nonton Netflix atau lagi plesiran makan di warung Padang? #CatatanNajwa

A post shared by Najwa Shihab (@najwashihab) on Apr 3, 2020 at 7:47am PDT

Atas pemaparannya itu, Najwa Shihab mengaku wajar jika publik khususnya pegiat antikorupsi jadi curiga dengan wacana Yasonna Laoly.

Publik pun banyak yang menentang sama dengan pemikiran Najwa.

Setelahnya, usai jadi perbincangan banyak orang, titik terang akhirnya mulai terlihat.

Baca Juga: Sindir Telak Rencana Menkumham Bebaskan Napi Koruptor Gara-gara Covid-19, Najwa Shihab: Pandemi Virus Corona ini Cuma Akal-akalan Yasonna untuk Membawa Agenda Pesanan Para Koruptor!

Baru-baru ini melansir dari laman akun Instagram Jokowi yang diunggah pada Senin (6/4/2020), presiden akhirnya angkat bicara terkait wacana yang meresahkan publik.

Dalam kolom keteragan, Jokowi menyebut pemerintah memang setuju terkait pembebasan bersyarat narapina.

Namun bukan untuk napi koruptor melainkan narapidana tindak pidana umum.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Warga binaan lembaga pemasyarakatan perlu diakui saat ini melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada. Ini sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19. Karena itulah pemerintah setuju untuk memberikan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tindak pidana umum. Pembebasan secara bersyarat ini semata-mata dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19 di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tetapi tidak dibebaskan begitu saja, ada syarat, kriteria, dan pengawasannya. Dan ini juga di laksanakan di negara-negara lain seperti Iran dan Brazil. Bagaimana dengan narapidana tindak pidana korupsi? Jawabannya: tidak. Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk narapidana tindak pidana umum. Pemerintah sama sekali tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Apr 5, 2020 at 11:15pm PDT

"Warga binaan lembaga pemasyarakatan perlu diakui saat ini melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada. Ini sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

Karena itulah pemerintah setuju untuk memberikan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tindak pidana umum," tulis Joko Widodo.

Jokowi juga mengaku pembebasan tersebut memang dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran corona.

Baca Juga: Dibilang Bodoh oleh Menkumham Yasonna Laoly, Dian Sastro: Kami Tak akan Diam!

Kendati demikian, ada syarat khusus yang harus dilewati.

"Tetapi tidak dibebaskan begitu saja, ada syarat, kriteria, dan pengawasannya. Dan ini juga di laksanakan di negara-negara lain seperti Iran dan Brazil," tambahnya.

Tak cuma itu, dengan tegas Jokowi juga mengaku tidak menyutujui wacana pembebasan napi koruptor.

Bahkan dalam rapat pun wacana tersebut tidak pernah dibicarakan.

Baca Juga: Banyak Warganya yang Tak Bisa Mudik ke Kampung Halaman Gegara Wabah Virus Corona, Presiden Jokowi Janji Bakal Ganti Hari Libur Lebaran agar Tetap Bisa Melepas Rindu dengan Keluarga

"Bagaimana dengan narapidana tindak pidana korupsi? Jawabannya: tidak. Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk narapidana tindak pidana umum," ungkap Jokowi.

Pemerintah juga mengaku tak merevisi sama sekali peraturan yang sudah ada terkait narapidana korupsi.

"Pemerintah sama sekali tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi," tutup Jokowi.

(*)

PROMOTED CONTENT