UU Cipta Kerja Diyakini akan Mendukung Adanya Tindak Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo: Saya Melihat Adanya Unjuk Rasa pada Dasarnya Dilatarbelakangi Disinformasi!

Baca Juga: Anak Buah Prabowo Minta Jokowi Pecat Ahok dari Jabatannya setelah Bongkar Borok BUMN: Menimbulkan Kegaduhan dan Kinerjanya Biasa saja

Alhasil, Presiden Joko Widodo kembali meluruskan poin penting yang dapat dikaji dalam UU Cipta kerja.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada dasarnya dilatar belakangi disinformasi mengenai subtansi, dari undang-undang ini dan hoax di media sosial," ujarnya.

"Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebutkan, tentang penghapusan UMP, UMK, UMSP, hal ini tidak benar."

"Karena faktanya upah minimum, Regional (UMR) tetap ada," sambungnya.

Baca Juga: Miliki Kekayaan Capai Rp 20 M di Usia Muda, Gibran Rakabuming Ternyata Masih Miliki Cicilan KPR hingga Ratusan Juta: Itu Biasa, yang Penting Nyicilnya Lancar

Dengan penjelasan lengkap yang disiarkan melalui siaran Sekretariat Presiden, Joko Widodo berharap informasi yang telah menyulut masyarakat dapat kembali teredam.

Namun, apabila UU Cipta Kerja dirasa kurang memuaskan, Jokowi persilahkan masyarakat kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja, silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Jokowi.

(*)

PROMOTED CONTENT