Sempat Bersikukuh Ngaku Sudah Patuhi Peraturan PPKM Darurat saat Gelar Hajatan Resepsi Pernikahan Putrinya, Lurah Mampang Kini Resmi Jadi Tersangka Pelanggaran PPKM

Laporan Wartawan Grid.ID, Mahdiyah

Grid.ID - PPKM darurat kini tengah diterapkan di Jawa dan Bali.

PPKM Darurat ini akan belaku dari 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Pemberlakukan PPKM darurat ini menyusul kenaikan Covid-19 yang kian tinggi.

Namun, masih saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Belum lama ini, pelanggaran justru dilakukan oleh seorang lurah(S) kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Depok.

Mengutip KOMPAS.com pada Rabu (7/7/2021), diketahui dirinya justru menggelar hajatan pada Sabtu (3/7/2021) di rumahnya untuk resepsi pernikahan sang putri.

Baca Juga: Langgar Aturan PPKM Darurat, Tukang Bubur di Tasikmalaya Bayar Denda Rp 5 Juta Ketimbang 5 Hari di Penjara, Alasannya Bikin Kaget

Hajatan itu digelar tepat di hari PPKM Darurat mulai diberlakukan.

Video tentang banyak orang yang berjoget di hajatan S pun menjadi viral.

Sebelumnya, S bersikukuh dirinya tak melakukan pelanggaran PPKM.

"Ketika kami lakukan prosesi pernikahan, sesuai dengan aturan yang ada di PPKM darurat itu, hanya 30 orang yang hadir, yang boleh menyaksikan, yaitu keluarga inti," ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa kursi yang mereka pakai hanyalah berjumlah 30 kursi.

"Itu sudah kami lakukan seperti itu, walaupun kami difasilitasi 200 kursi oleh si penyewa, tapi kami hanya gunakan 30 di situ, sisanya kami tumpuk, kami taruh di rumah tetangga, tidak digelar. Ini menandakan saya sudah menjaga prokesnya, 30 orang," sambungnya.

Namun, mengutip Tribunnews pada Rabu (7/7/2021), kini S sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Acara Pengajian dan Upacara Adat Jelang Pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora Ditunda Lantaran PPKM Darurat, Pihak Keluarga sang Aktor Akhirnya Buka Suara

Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh S.

"Hari ini kami informasikan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Metro Depok terkait pelanggaran PPKM Darurat yang dilakukan oleh tersangka S," jelasnya.

Selain itu, menurut Sri Kuncoro, S dapat dikenai Pasal 14 UU No 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit Menular atau pasal 212 dan 216 KUHP.

(*)

PROMOTED CONTENT