Gubernur DKI Jakarta Sudah Tentukan Opsi Baru Bila PPKM Darurat Jawa-Bali Tak Efektif Turunkan Penyebaran Covid-19, Anies Baswedan Ungkap Perencanaan!

Laporan Wartawan Grid.ID, Novia Tri Astuti

Grid.ID - Seperti diketahui, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 kemarin.

PPKM Darurat Jawa-Bali rencananya akan diterapkan hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Dikutip dari Tribunnews.com, aturan PPKM Darurat ini telah dibawahi oleh Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Setelah berlangsung 5 hari, baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agaknya sudah membuka dan mempersiapka opsi baru.

Ya, bila PPKM darirat tidak efektif menurunkan angka positif covid-19, maka perpanjangan PPKM Darurat akan kembali ditegaskan.

Anies Baswedan menjelaskan, hasil PPKM Darurat yang berjalan saat ini baru bisa terlihat pada 10 sampai 14 hari mendatang.

Baca Juga: Usai Segel Perkantoran yang Melanggar Aturan PPKM Darurat, Anies Baswedan Kini Sidak di Stasiun Cikini, sang Gubernur Beri Peringatan kepada Petinggi Perusahaan di Jakarta

Jadi, apabila angka kasus harian masih tinggi, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang PPKM Darurat sekalipun kebijakan dari akan berakhir pada 20 Juli 2021.

"Kalau pun tidak terlihat kemajuan ada kemungkinan perpanjangan. Konsekuensinya lebih berat untuk kita semua," ujar Anies dalam Program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (7/7/2021).

Untuk meminimalkan opsi perpanjangan PPKM Darurat, sejumlah kebijakan kini telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya dengan menyiagakan Posko PPKM di tingkat kelurahan dan gugus tugas di tingkat RT/RW.

Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menambah tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 tanpa gejala.

Kemudian, untuk meningkatkan jumlah tempat tidur, tenaga kesehatan serta menaikkan proses 3T yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan sosialisasi tetap di rumah dan inspeksi perusahaan nonesensial dan nonkritikal.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Cetak Rekor Baru, Anies Baswedan Himbau Masyarakat Agar Jangan Sampai Menyesal

Jika ditemukan pelanggaran aturan PPKM Darurat, Pemprov DKI tidak akan segan untuk memberi sanksi.

Termasuk penutupan kantor nonesensial dan nonkritikal yang masih mempekerjakan karyawan di kantor.

"Jadi lebih baik kita disiplin sekarang sehingga lebih cepat tuntas dan kita bisa beraktivitas seperti semula," pungkas Anies.

(*)

PROMOTED CONTENT

REKOMENDASI HARI INI

Nyesek, Abidzar Ternyata Sempat Jedotin Kepalanya ke Tembok Usai Tahu Uje Meninggal, Umi Pipik: Dia Nyalahin Dirinya