Muhadjir Effendy Sampaikan PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli, Komisi III DPR RI Peringatkan Pemerintah untuk Memperhatikan Buruh

Laporan wartawan Grid.ID, Nova Tri Astuti

Grid.ID - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kembali diperpanjang.

Sebelumnya, PPKM Darurat dicanangkan berlangsung pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Belum jua berakhir, PPKM Darurat direncanakan akan kembali diperpanjang.  

mengingat laju penularan covid-19 masih menyebar secara masif, pemerintah kembali memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

Diwartakan dari Kompas.com, Sabtu (17/7/2021), kabar tersebut telah dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menurut informasi yang diberikan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat jingga akhir Juli 2021.

Baca Juga: Anggota TNI Ini Dulu Viral Pasca Nekat Memutuskan untuk Pensiun Dini Setelah 16 Tahun Mengabdi, Bagaimana Kabar Sulaiman Hardiman Sekarang?

Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7/2021) kemarin.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," ujar Muhadjir seperti dilansir Antara.

Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut angkat bicara.

Disampaikan lewat Tribunews.com, Ahmad Sahroni menilai perpanjang PPKM Darurat ini memang masih dibutuhkan.

Akan tetapi, Ahmad Sahroni meminta pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak akibat kebijakan tersebut.

“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya."

dok. DPR RI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.

Baca Juga: Idul Adha 2021 di Tengah PPKM Darurat, Apakah Virus Corona Bisa Menular Melalui Daging Kurban? Begini Penjelasan Ahli

Selain itu, Ahmad Sahroni juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan.

Sebagai contoh atas pernyataannya itu, Sahroni menyebutkan aturan itu seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.

"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," pungkas Sahroni.

(*)

PROMOTED CONTENT

REKOMENDASI HARI INI

3 Bulan Nunggak SPP, Siswa SD Duduk di Lantai Jadi Tontonan Teman Sekelas, Pagi sampai Siang Tak Boleh Duduk di Bangku