Kepalang Malu? Rafael Alun Trisambodo Pilih Mundur dari ASN Ditjen Pajak, Begini Isi Surat Terbukanya

Laporan Wartawan Grid.ID, Mentari Aprellia

Grid.ID - Menyusul viralnya kasus Mario Dandy Satrio (20) yang memukuli anak pengurus GP Ansor hingga koma, kini Rafael Alun Trisambodo selaku ayah Mario memilih untuk mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Padahal Rafael Alun Trisambodo diketahui merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Tepatnya, Rafael Alun Trisambodo menempati posisi sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II sebelum kasus pemukulan Mario Dandy Satrio terhadap korban bernama David (17) membuat jabatannya melayang.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/2/2023), pengunduran diri Rafael Alun ini diketahui dari surat terbuka yang ditulisnya.

"Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023," tulis ayah Mario Dandy tersebut.

Ia mengatakan, tetap akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kententuan yang berlaku.

"Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar dia.

Meski mengundurkan diri, Rafael menyatakan bahwa dirinya tetap akan mengikuti proses pemeriksaan atas harta kekayaan yang dimilikinya.

Sedangkan untuk kasus anaknya yang menganiaya putra seorang pengurus GP Ansor hingga koma, dirinya akan mengikuti hukum yang berlaku.

Baca Juga: Buntut Anaknya Hajar Remaja sampai Koma, Harta Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Bakal Diperiksa, Kekayaannya Tembus Rp 56 M!

Berikut ini adalah teks lengkap surat terbuka Rafael Alun Trisambodo yang telah dibubuhi meterai Rp 10.000.

Surat Terbuka

Melalui surat ini, saya Rafael Alun Trisambodo ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga ananda David atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak saya dan terus mendoakan ananda David agar diberikan perlindungan dan pemulihan sampai kembali sehat.

Saya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak saya tidak benar dan telah merugikan banyak pihak. Saya juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar PB NU, GP ANSOR BANSER, dan kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Saya juga meminta maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, terutama rekan-rekan DJP yang sudah sangat dirugikan atas kejadian ini.

Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya.

Demikian surat permohonan maaf ini saya buat sebagai bentuk penyesalan saya dan saya sangat mengharapkan pemberian maaf dari seluruh pihak yang terkait dengan kejadian ini, terima kasih.

Setelah kasus pemukulan Mario Dandy terhadap David mencuat, sosok Rafael Alun Trisambodo selaku ayah Mario pun ikut jadi sorotan, terutama soal harta yang dimilikinya.

Dikutip dari GridHot.id, Jumat (24/2/2023), berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rafael Alun memiliki harta kekayaan sebesar Rp 56,1 miliar.

Angka ini hanya selisih sedikit dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Padahal, Rafael sendiri adalah pejabat eselon III yang tentu berada di bawah Sri Mulyani.

Baca Juga: APES, Kos Mewah Mario Dandy Kini Diselidiki Kemenkeu, KPK dan PPATK Ikut Dilibatkan

Kecurigaan publik ini pun menurut Sri Mulyani sangat berdampak terhadap citra Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan.

"Tindakan tersebut (penganiayaan yang dilakukan Mario) tentu adalah masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," ujar Sri Mulyani.

"Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan," lanjutnya.

(*)

PROMOTED CONTENT