Pada 6 Maret 2025, 19 organisasi masyarakat sipil menolak revisi UU TNI. Di antaranya ialah Amnesty International Indonesia, KONTRAS, Imparsial dan PBHI Nasional.
Pada 19 Maret 2025, PDIP yang sempat menolak revisi tersebut, kini mendadak mendukung revisi UU TNI. Puan Maharani menjelaskan bahwa sebelumnya, Megawati menolak karena belum membahas bersama RUU tersebut.
Setelah membahasnya dengan Panitia Kerja, maka PDIP mendukung revisi itu. Namun Megawati tetap memberikan pesan agar dwifungsi ABRI tak boleh berjalan seperti dulu.
"Ya itu kan (penolakan) sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari panja yang akan diputuskan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
RUU TNI akhirnya disahkan menjadi UU pada 20 Maret 2025. Usai pengesahan itu, massa demo di depan gedung DPR RI.
Sejumlah massa aksi gabungan mahasiswa menolak revisi UU TNI. Mereka membawa spanduk, mobil pengeras suara dan poster bertuliskan: "Tolak Revisi UU TNI, Kembalikan TNI ke Barak."
"Kita saksikan jam 10 tadi RUU TNI sudah disahkan oleh DPR. Atas dasar perintah dari Presiden Prabowo yang meminta revisi UU TNI. Apakah kita sebagai rakyat Indonesia merasa diwakilkan oleh mereka?" kata orator.
Baca Juga: Kronologi Anggota TNI Gantung Diri di Pohon Asam, Curhat Soal Asmara sampai Diminta Mahar Rp250 Juta
"Tidak ada partai politik yang beroposisi sekarang terhadap pemerintahan. PDIP katanya oposisi, sekarang lihat kawan-kawan, tidak ada oposisi di sana. Apa itu?" ujar orator lagi.
Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengatakan, masa depan Indonesia semakin gelap pasca revisi UU TNI disahkan.
"Wajah Indonesia semakin gelap dan masuk dalam cengkraman otoritarian, kembali terperosok dalam militerisme dan penundukan sipil," kata Isnur.
YLBHI mengajak masyakarat untuk tetap bersuara menyuarakan ketidakadilan.
"Dengan ini kami menegaskan komitmen LBH-YLBHI dan mengajak seluruh rakyat dan gerakan masyarakat sipil untuk tetap bersuara dan menyampaikan kebenaran dan suara keadilan," lanjutnya.
"Untuk terus menjaga demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia. Untuk terus bersama rakyat melawan segala kezaliman dan kerakusan kekuasaan," katanya lagi.
(*)
| Source | : | tribunnews,kompas |
| Penulis | : | Irene Cynthia |
| Editor | : | Irene Cynthia |
