Bukan Dipenjaran, Sejumlah Ormas Dukung Tio Pakusadewo Direhabilitasi

Laporan Wartawan Grid.ID, Nurul Nareswari

Grid.ID – Dukungan terhadap Tio Pakusadewo terkait kasus narkoba yang menjeratnya masih terus mengalir.

Kali ini sejumlah organisasi masyarakat dan akademisi yang mendeklarasikan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) menyampaikan komentar tertulis terkait ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada artis Tio Pakusadewo.

Dalam konferensi pers pada Selasa (17/7/2018) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat perwakilan beberapa organisasi masyarakat menilai Tio dikategorikan sebagai pengguna bukan sebagai pengedar.

Dari itu sehingga Tio seharusnya mendapatkan rehabilitasi bukan hukuman penjara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BACA JUGA: Saksi Mengungkap Dhawiya Zaida Tinggal Bersama Muhammad, Kekasihnya yang Diciduk Narkoba!

"Tio diposisikan sebagai pengguna murni, dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap.

“Tio berhasil melakukan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh tim assesmen terpadu. Treatment yang tepat adalah rehabilitasi bukan penjara," ujar Miko Ginting, salah satu akademisi yang turut mendeklarasikan diri sebagai Sahabat Pengadilan.

Menurutnya, penjara bukanlah solusi yang tepat untuk para pengguna narkotika.

"Penjara bukan hanya tidak menjadi solusi tapi dia menjadi ancaman baru, baik kepada pengguna narkotika maupun upaya pemerintah sendiri untuk memberantas peredaran gelap Narkotika," lanjut Miko Ginting.

Komentar tertulis tertulis tersebut diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat dan akademisi, antara lain Institute for Criminal Nustice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, dan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI).

Mereka berharap dengan komentar tertulis itu Majelis Hakim dapat melihat perkara Tio Pakusadewo serta mempertimbangkan rehabilitasi terhadapnya dan pelaku lain dengan kasus sejenis.

Selain itu, komentar tertulis tersebut juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan perubahan undang-undang terkait narkotika.

PROMOTED CONTENT