Omnibus Law Disebut Menkeu sebagai Birokrasi Simpel, Tapi Inilah 4 Ancaman yang Dinilai Akan Merugikan Pekerja jika RUU Cipta Kerja Disahkan!

Baca Juga: Tulis Surat Terbuka Untuk Para Anggota DPR dan Putri Megawati Soekarnoputri, Najwa Shihab Pertanyakan Kinerja yang Tak Terkait Covid-19 : Rasa-rasanya Isu yang Keluar dari Senayan Kok Kebanyakan Tidak Terkait Corona?

Pada Pasal 79 Ayat (2) poin b RUU itu disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

RUU ini juga menghapus pula cuti panjang dua bulan per enam tahun.

Adapun pengaturan mengenai cuti panjang dalam RUU Cipta Kerja termaktub dalam Pasal 79 ayat (5).

Baca Juga: Pulang ke Rumah Lagi, Roy Kiyoshi Minta Dibuatkan Semur Jengkol Spesial

Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Selain libur dan jam istirahat karyawan yang hilang, upah pekerja akan dibayarkan dalam satuan waktu dan satuan hasil.

Ya, tak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan perhitungan upah per jam.

Baca Juga: Sempat Beri Perhiasan dari Hasil Keringat Sendiri untuk Mendiang Lina Jubaedah, Rizky Febian Bongkar Ucapan Sang Ibunda yang Jadi Tanda-tanda Kepergiannya

Lalu, Pasal 88 C, (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Pada poin ini, banyak pihak khawatir, pemerintah tengah berupaya menghilangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk upah minimum sektoral.

Selanjutnya, RUU Cipta Kerja juga membuat karyawan rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PROMOTED CONTENT

REKOMENDASI HARI INI

Rumah Taylor Swift Senilai Rp 405 Miliar Ikut Jadi Korban Kebakaran Parah di Los Angeles?